SAMARINDA – Tahun ini erat kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini turut menjadi perhatian dari partisipan yang rutin menggelar aksi kamisan di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jl Gajah Mada. 

Menurut Koordinator Lapangan  Romiansyah, 2018 ini menjadi momen yang patut diwaspadai.

“Tentu kita masih ingat, jelang Pilkada justru izin pertambangan banyak terbuka. Ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Makanya tahun ini patut waspada, karena pilkada justru menjadi politik balas budi,” kata Romi, Kamis (4/1). 

Sebab, untuk menjadi seorang kontestan dalam perhelatan politik, memerlukan anggaran yang besar.  Sehingga tak heran, para pengusaha melihat peluang ini sebagai bagian untuk berkompromi dengan calon kepala daerah.

“Ini menjadi celah bagi perusahaan yang berniat merusak SDA untuk mendapatkan izin membuka usaha,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Romi, ketika masyarakat menjadi korban, justru tidak digubris. Ia pun mencontoh 28 anak yang mati di lubang eks tambang. “Sampai saat ini kan tidak ada penanganan. Karena itu disebabkan sudah ada politik balas budi yang semakin menguntungkan pengusaha tambang ilegal,” cetusnya.

Ia meminta pemerintah dapat menggunakan cara-cara bersih dalam hal persaingan politik. “Kalau sekarang banyak persepsi ada yang menuduh salah satu rivalnya melakukan kriminalisasi dan ada juga yang sibuk untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi menurut kami ini persoalan kompromi saja yang belum deal,” terangnya.

“Kalau bisa para calon yang akan mendaftar ini seharusnya berasal dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki kepentingan apapun. Sehingga bisa mengerti keinginan masyarakatnya,” tandas Romi. (ms)