JAKARTA – Masyarakat perlu mewaspadai praktik politik hit and run alias tabrak lari selama 2018 yang merupakan tahun politik. Dampak negatifnya akan sangat terasa, namun tidak diketahui pasti penyebabnya. “Tahun 2018 adalah tahun pancaroba politik ketika konstelasi politik menunjukkan eskalasi sunyi atau api dalam sekam, namun hakikatnya merupakan tanda-tanda ‘perang dingin’,” ujar Ketua Umum Rumah Keamanan Nasional (Kamnas) Maksum Zuber seperti dilansir Media Indonesia, Selasa (2/1).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Clean Governance (LCG) yang juga alumnus S2 Universitas Bhayangkara Jakarta itu, pancaroba secara harafiah merupakan masa peralihan dari musim dingin ke musim panas. Pola serupa terlihat dalam situasi perpolitikan Indonesia. “Selama pancaroba banyak hal terjadi, baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar, kejadian dan peristiwa datang dari lingkungan sendiri maupun dari luar lingkungan sendiri,” ucap dia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar waspada, karena semua sarana dan prasarana untuk memenangi pertarungan politik dalam kondisi pancaroba itu dilakukan secara tersembunyi, tapi berdampak terbuka. “Ibaratnya, dampaknya terasa, tapi faktor penyebab tidak tampak karena isu sensitif yang tidak boleh terpublikasi ke publik akan dikemas secara rapi dan tertutup. Itulah yang saya sebut dengan istilah hit and run atau politik tabrak lari,” terang Maksum.

Dalam kondisi seperti itu, bila masyarakat tidak waspadai akan banyak terjadi ‘kecelakaan’ politik secara masif dan merata di mana-mana, sehingga kebesaran bangsa dan negara ini akan menjadi pertaruhan ke depan.

“Tanda-tanda politik tabrak lari yang patut diwaspadai itu mirip teknologi pasar di zaman now yang mengenal istilah online shop yang membeli barang secara daring. Lalu, uang dan ongkos kirim ditransfer, tapi barang tidak datang,” ucap Maksum.

Untuk meningkatkan kewas-padaan, mantan Sekjen PP IPNU itu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada siapa pun, termasuk janji politik, apalagi bila dikemas dengan isu sensitif, seperti isu berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Caranya, lanjut Maksum, masyarakat harus melihat rekam jejak politikus atau tokoh tertentu yang masuk bursa pilkada maupun pemilu. Kemudian, menimbang dengan akal sehat janji-janji kampanye yang mereka lontarkan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan penggunaan isu SARA tertinggi dalam kampanye Pilkada Serentak 2018. “Sementara (pertama) di Papua dan kedua di Jawa Barat,” kata Tjahjo.

Menurut dia, Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena tidak semua masyarakat di derah itu paham dengan pemilu sehingga sosialisasi mengenai pemilu harus dilakukan secara lebih maksimal.

Jawa Barat dianggap memiliki tingkat kerawanan kedua tinggi karena satu-satunya daerah dengan jumlah pemilih terpadat di Indonesia sehingga diperebutkan seluruh partai politik.

Daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, menurut Thahjo, adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Barat. (mtv)