Paslon Wajib Ikut Debat Publik, Rudiansyah : Kalau Absen, Maka akan Dikurangi jatah kampanyenya


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     2 minggu yang lalu     283 kali
img Anggota Komisioner KPU Kaltim Bidang Teknis, Rudiansyah

SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengigatkan kepada semua pasangan calon yang berlaga diperhelatan Pilgub Kaltim 2018 agar tetap mengikuti debat publik. Memang tidak wajib, tapi kalau tidak hadir KPU Kaltim akan mengurangi jatah kampanye pasangan calon yang bersangkutan. 

Debat publik akan digelar selama tiga kali, yakni tanggal 25 April, 9 Mei dan 22 Juni 2018.

 Empat Paslon yang berlaga di kontestasi Pilgub Kaltim, yakni pasangan Andi Sofyan Hasdam- Rizal Effendy (AnNuR), pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat (JaDi), pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dan pasnagan Rusmadi- Safaruddin.

“Semua paslon wajib ikut debat publik. Kalau tidak ikut kita (KPU Kaltim) akan kurangi jatah kampanyenya,” tegas Anggota Komisioner KPU Kaltim Bidang Teknis, Rudiansyah kemarin.

Dalam debat publik nanti, awalnya akan digelar di Jakarta. Sedangkan khusus debat publik di Kaltim akan digelar pada tanggal 22 Juni. 

Selama debat berlangsung, KPU akan membatasi pendungan pasangan calon menonton acara debat yang akan dihelat di Kota Tepian-sebutan Kota Samarinda. KPU membatasi, setiap pasangan calon dijatah 100 orang untuk melihat langsung di studio acara debat. Debat publik akan disiarakan secara langsung. 

“Pembatasan tim paslon untuk melihat langsung acara debat, untuk mengantisipasi hal-hal yangh tidak diinginkan,” katanya.

Sementara debat publik pertama dan kedua yang akan dihelat di Jakarta. KPU hanya menanggung antara 5 atau 6 orang yang akan ikut debat ke Jakarta. 

Diberitakan sebelumnya, KPU belum menentukan siaran TV nasional yang akan menjadi patner untuk debat publik. Diketahui, empat stasiun TV Nasional yang sudah di lobi yakni Kompos TV, Metro TV, TV One dan Inews TV.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli mengaku menyediakan anggaran Rp1,4 miliar untuk tiga kali debat publik. 

Meski pos anggaran debat publik disediakan Rp1,4 miliar diakuinya itu terbilang masih minim untuk tiga kali debat publik. Bagi dia jika anggaran tersebut kurang, akan ada pos anggaran yang akan dialihkan atau dipotong sebagai konsekuensinya. (sab)

berita TERKAIT


baca LAINNYA