JAKARTA - Menjadi negara dengan lokalisasi paling banyak yaitu 168 titik, Kementerian Sosial (Kemensos) mengharapkan bisa menutup seluruh tempat pelacuran. Targetnya pada 2019 seluruh lokalisasi bisa hilang.

Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu mengatakan, sejak 2013 lalu sebanyak 168 lokalisasi berdiri di 24 provinsi dan 76 kabupaten atau kota. Ironisnya dari beberapa sumber yang Kemensos himpun, kata dia, ternyata di dunia Indonesia adalah negara yang paling banyak jumlah lokalisasinya. Tercatat jumlah wanita penghuni lokalisasi mencapai 40 ribu orang.

“Berangkat dari keprihatinan itu maka Menteri Sosial saat itu Salim Segaf Al-Jufri pada 2013 memerintahkan diselenggarakan workshop di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) dan hasil workshop itu dimulai gerakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan dalam rangka menutup lokalisasi di seluruh Indonesia,” ujarnya, saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi, di Jakarta, Kamis (19/4).

Ia menambahkan, sejak saat itu pemerintah daerah didorong menutup lokalisasi dan Kemensos mendukung penutupan. Hingga hari ini dari 54 lokalisasi di Jatim semua sudah tak beroperasi.

Ia menyebutkan, total lokalisasi yang berhasil ditutup jumlahnya 122 tempat, diantaranya 54 lokalisasi dari Jatim, kedua Kalimantan Timur, ketiga terbesar di Jawa Barat. Sedangkan sisa lokalisasi yang masih beroperasi yaitu sebanyak 43 lokalisasi masih beroperasi.

Karena belum ditutup, kata dia, maka bupati atau wali kota yang wilayahnya ada lokalisasi tersebut diundang ke tempat ini oleh Menteri Sosial Idrus Marham untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah menutup lokalisasi. Pada kesempatan yang sama Mensos, Idrus MArham menyatakan Pemerintah menargetkan sebanyak 43 lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi bisa ditutup. Dengan begitu pada 2019 tidak ada lagi lokalisasi di Tanah Air.

“Tinggal 43 lokalisasi dan diharapkan kita akan tangani bersama ke depan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (19/4).

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi eks-pekerja seks komersial yang sudah dipulangkan kembali ke lokalisasi, Kementerian Sosial memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp 25 ribu per hari selama 90 hari untuk satu orang.

Mereka juga diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 3 juta untuk usaha sehingga bisa mandiri.Para eks-penghuni lokalisasi juga diberikan latihan keterampilan sebagai jaminan hidup merek ke depan. Mensos mencontohkan seperti eks-lokalisasi Dolly di Jawa Timur yang saat ini sudah diubah menjadi rumah kreativitas sehingga penghuninya punya penghasilan. (rol)