Selasa, 06/02/2018

Banyak Penolakan Masyarakat, Usulan Jenderal Jadi Pj Gubernur Ditinjau Ulang

Selasa, 06/02/2018

Wiranto

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Banyak Penolakan Masyarakat, Usulan Jenderal Jadi Pj Gubernur Ditinjau Ulang

Selasa, 06/02/2018

logo

Wiranto

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemerintah akan meninjau kembali perihal usulan pengangkatan dua perwira tinggi polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara terkait Pilkada serentak 2018.

Peninjauan kembali dilakukan karena ada masukan dari masyarakat terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Kami tidak buta, tuli, kami dengarkan aspirasi masyarakat. Bukankah kebijakan itu berasal dari aspirasi masyarakat, public opinion and public interest?” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2).

Berdasarkan rapat bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin serta Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Wiranto akan mengkaji kembali keputusan penempatan dua jenderal polisi sebagai Pj Gubernur.

Apalagi, penempatan penjabat Gubernur tersebut baru akan dilakukan pada bulan Juni mendatang sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan kembali.

Wiranto juga mengungkapkan, sampai saat ini belum ada surat keputusan resmi terkait pengangkatan Pj Gubernur dari jenderal Polri tersebut. “Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan plt untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, untuk di satu sisi misi itu dapat diemban dengan baik,” tuturnya.

Di sisi lain, Wiranto menuturkan penempatan perwira, baik dari kepolisian maupun TNI di daerah yang ikut dalam pilkada bertujuan untuk bisa mengawal pelaksanaan pilkada dengan baik.

Karena itu Wiranto meminta masyarakat tidak meributkan lagi masaah tersebut. Sebab, kebijakan pemerintah itu memiliki tujuan positif guna menunjang pelaksanaan pilkada berjalan sukses, aman, dan lancar. “Itu (pilkada) adalah event nasional, ke depan sukseskan pilkada ini mengantarkan Indonesia memiliki kepala daerah terbaik,” ucap Wiranto.

Sebelumnya, dua pati Polri, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin disebut-sebut akan menjadi Pj Gubernur. Iriawan akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, sementara Sormin Pj Gubernur Sumatera Utara. (cnn)


Banyak Penolakan Masyarakat, Usulan Jenderal Jadi Pj Gubernur Ditinjau Ulang

Selasa, 06/02/2018

Wiranto

Berita Terkait


Banyak Penolakan Masyarakat, Usulan Jenderal Jadi Pj Gubernur Ditinjau Ulang

Wiranto

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemerintah akan meninjau kembali perihal usulan pengangkatan dua perwira tinggi polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara terkait Pilkada serentak 2018.

Peninjauan kembali dilakukan karena ada masukan dari masyarakat terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Kami tidak buta, tuli, kami dengarkan aspirasi masyarakat. Bukankah kebijakan itu berasal dari aspirasi masyarakat, public opinion and public interest?” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2).

Berdasarkan rapat bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin serta Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Wiranto akan mengkaji kembali keputusan penempatan dua jenderal polisi sebagai Pj Gubernur.

Apalagi, penempatan penjabat Gubernur tersebut baru akan dilakukan pada bulan Juni mendatang sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan kembali.

Wiranto juga mengungkapkan, sampai saat ini belum ada surat keputusan resmi terkait pengangkatan Pj Gubernur dari jenderal Polri tersebut. “Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan plt untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, untuk di satu sisi misi itu dapat diemban dengan baik,” tuturnya.

Di sisi lain, Wiranto menuturkan penempatan perwira, baik dari kepolisian maupun TNI di daerah yang ikut dalam pilkada bertujuan untuk bisa mengawal pelaksanaan pilkada dengan baik.

Karena itu Wiranto meminta masyarakat tidak meributkan lagi masaah tersebut. Sebab, kebijakan pemerintah itu memiliki tujuan positif guna menunjang pelaksanaan pilkada berjalan sukses, aman, dan lancar. “Itu (pilkada) adalah event nasional, ke depan sukseskan pilkada ini mengantarkan Indonesia memiliki kepala daerah terbaik,” ucap Wiranto.

Sebelumnya, dua pati Polri, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin disebut-sebut akan menjadi Pj Gubernur. Iriawan akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, sementara Sormin Pj Gubernur Sumatera Utara. (cnn)


 

Berita Terkait

ASN yang Bekerja di IKN Bakal Diseleksi Ketat

Guru Agama Dipastikan Dapat THR, Kemenag Sudah Distribusikan Anggaran ke Satker

Tradisi Muslim Cham yang Tak Puasa Ramadan dan Salat Lima Waktu Ternyata karena Ini

Tiap Jumat, Murid SD di PPU Ikuti FEF untuk Budayakan Bahasa Inggris dan Tingkatkan SDM Menyambut IKN

Andi Setiadi, Wartawan Setia Kejujuran Berpulang

Warga Desa Binuang Sempat Dengar Suara Dentuman di Hutan Rimba Gunung Batuarit Sebelum Pesawat Hilang

Penerapan KRIS Gantikan Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Waktu, Menkes: Kami Harapkan Bulan Ini

BPJS Kesehatan Syarat SKCK Sudah Berlaku di Enam Polda, Termasuk di Kaltim?

Tunjangan Beras PNS Ternyata Segini Besarannya per Bulan

Bakal Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi ke Kaltim Besok Resmikan Proyek di Samarinda dan Bontang juga Datangi IKN

Presiden Jokowi Hari Kamis Lusa ke Samarinda dan Bontang, Resmikan Terminal dan Pabrik Bahan Peledak

Malam Ini Nisfu Sya’ban, Ini Amalan-Amalan yang Umat Muslim Sebaiknya Lakukan

Terbanyak Berasal dari Sulawesi Selatan, Malaysia Deportasi 292 PMI Lewat Pelabuhan Tunon Taka Nunukan

SMSI Apresiasi Komitmen Jajarannya Jaga Independensi dan Kedamaian Pemilu 2024

Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik pada Juli 2025, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

Tahun 2024, Kemarau di Indonesia Tak Sekering 2023, Masyarakat Diminta Waspada Waspada Karhutla

Tahun Ini, BPDAS-MB Sudah Distribusikan Lima Juta Bibit Pohon, Terbanyak di IKN

Abu Vulkanik Tebal Keluar dari Gunung Dukono di Pulau Halmahera Pagi Ini

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.