Jumat, 19/01/2018

178 Calon Kepala Daerah Belum Lapor Harga Kekayaan

Jumat, 19/01/2018

Ilustrasi

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

178 Calon Kepala Daerah Belum Lapor Harga Kekayaan

Jumat, 19/01/2018

logo

Ilustrasi

JAKARTA – Sebanyak 178 calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, baru ada 972 calon kepala daerah yang sudah mengisi laporan itu. Sementara, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 575 pasangan calon kepala daerah atau 1150 orang yang telah mendaftarkan diri.

“Maka masih cukup banyak calon kepala daerah yang belum laporkan kekayaan ke KPK,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Kamis (18/1).

Febri menuturkan, Jumat (19/1) hari ini merupakan hari terakhir bagi para calon kepala daerah untuk menyerahkan LHKPN. Menurut dia, KPK menyiapkan 10 meja pendaftaran bagi para calon kepala daerah yang akan datang langsung.

“Kami akan menunggu sampai jam kerja berakhir. Selain itu, pelaporan secara online masih terbuka melalui e-LHKPN,” tuturnya.

Febri menuturkan, dari data yang sudah terkumpul, calon kepala daerah terbanyak yang melaporkan LHKPN yakni ini dari wilayah Jawa Barat dengan 98 calon kepala daerah, Jawa Timur 78 orang, dan Nusa Tenggara Timur 74 orang.

Menurut Febri, masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan para calon pemimpin daerah tersebut bisa mengakses laman KPK, “Pantau Pilkada” di https://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

“KPK mengimbau kembali pada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang punya konsep yang kuat menyejahterakan masyarakatnya dengan komitmen antikorupsi,” tutupnya. (cnn)

178 Calon Kepala Daerah Belum Lapor Harga Kekayaan

Jumat, 19/01/2018

Ilustrasi

Berita Terkait


178 Calon Kepala Daerah Belum Lapor Harga Kekayaan

Ilustrasi

JAKARTA – Sebanyak 178 calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, baru ada 972 calon kepala daerah yang sudah mengisi laporan itu. Sementara, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 575 pasangan calon kepala daerah atau 1150 orang yang telah mendaftarkan diri.

“Maka masih cukup banyak calon kepala daerah yang belum laporkan kekayaan ke KPK,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Kamis (18/1).

Febri menuturkan, Jumat (19/1) hari ini merupakan hari terakhir bagi para calon kepala daerah untuk menyerahkan LHKPN. Menurut dia, KPK menyiapkan 10 meja pendaftaran bagi para calon kepala daerah yang akan datang langsung.

“Kami akan menunggu sampai jam kerja berakhir. Selain itu, pelaporan secara online masih terbuka melalui e-LHKPN,” tuturnya.

Febri menuturkan, dari data yang sudah terkumpul, calon kepala daerah terbanyak yang melaporkan LHKPN yakni ini dari wilayah Jawa Barat dengan 98 calon kepala daerah, Jawa Timur 78 orang, dan Nusa Tenggara Timur 74 orang.

Menurut Febri, masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan para calon pemimpin daerah tersebut bisa mengakses laman KPK, “Pantau Pilkada” di https://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

“KPK mengimbau kembali pada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang punya konsep yang kuat menyejahterakan masyarakatnya dengan komitmen antikorupsi,” tutupnya. (cnn)

 

Berita Terkait

ASN yang Bekerja di IKN Bakal Diseleksi Ketat

Guru Agama Dipastikan Dapat THR, Kemenag Sudah Distribusikan Anggaran ke Satker

Tradisi Muslim Cham yang Tak Puasa Ramadan dan Salat Lima Waktu Ternyata karena Ini

Tiap Jumat, Murid SD di PPU Ikuti FEF untuk Budayakan Bahasa Inggris dan Tingkatkan SDM Menyambut IKN

Andi Setiadi, Wartawan Setia Kejujuran Berpulang

Warga Desa Binuang Sempat Dengar Suara Dentuman di Hutan Rimba Gunung Batuarit Sebelum Pesawat Hilang

Penerapan KRIS Gantikan Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Waktu, Menkes: Kami Harapkan Bulan Ini

BPJS Kesehatan Syarat SKCK Sudah Berlaku di Enam Polda, Termasuk di Kaltim?

Tunjangan Beras PNS Ternyata Segini Besarannya per Bulan

Bakal Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi ke Kaltim Besok Resmikan Proyek di Samarinda dan Bontang juga Datangi IKN

Presiden Jokowi Hari Kamis Lusa ke Samarinda dan Bontang, Resmikan Terminal dan Pabrik Bahan Peledak

Malam Ini Nisfu Sya’ban, Ini Amalan-Amalan yang Umat Muslim Sebaiknya Lakukan

Terbanyak Berasal dari Sulawesi Selatan, Malaysia Deportasi 292 PMI Lewat Pelabuhan Tunon Taka Nunukan

SMSI Apresiasi Komitmen Jajarannya Jaga Independensi dan Kedamaian Pemilu 2024

Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik pada Juli 2025, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

Tahun 2024, Kemarau di Indonesia Tak Sekering 2023, Masyarakat Diminta Waspada Waspada Karhutla

Tahun Ini, BPDAS-MB Sudah Distribusikan Lima Juta Bibit Pohon, Terbanyak di IKN

Abu Vulkanik Tebal Keluar dari Gunung Dukono di Pulau Halmahera Pagi Ini

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.