TENGGARONG  – Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin menyebut dana transter 2017  triwulan keempat tak akan direalisasikan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan berdalih, penundaan transfer itu dikarenakan kondisi keuangan negara yang tidak stabil.

“DBH (Dana Bagi Hasil) triwulan keempat tidak bisa teralisasi, besarannya Rp400 miliar,” kata Politikus Golkar ini kepada Koran Kaltim, Minggu (3/9).

Alasan pemerintah pusat tidak merealisasikan dana transfer triwulan keempat 2017 ini karena  kondisi keuangan negara saat ini tidak stabil sehingga dana transfer belum bisa direalisasi alias ditunda. “Jadi kemungkinan dana transfer triwulan keempat 2017 masuk di 2018,” ungkapnya.

Penderitaan Pemkab Kukar tidak sampai di situ. Dana transfer untuk triwulan ketiga 2017 sebesar Rp600 miliar lebih juga akan dipangkas sebesar Rp135 miliar. “Pemotongan ini kan karena ada dana lebih salur yang terpakai di 2015 lalu,” beber Salehuddin.

Kondisi ini, kata dia, jelas akan memperburuk kondisi keuangan Pemkab Kukar 2017 ini. Sebab, ada beberapa hal, seperti utang rekanan Rp101 miliar yang harus diselesaikan di 2017 ini. Belum lagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS.

“Jadi uang itu semua untuk  bayar utang. Tapi kita komitmen bahwa akan menyelesaiaknnya di 2017 ini sehingga di 2018 kita tidak ada beban lagi, jika pun ada maka tidak sebesar 2017 ini,” ungkap Ketua DPRD. (ami)