Pemkab Tolak Upaya Perdamaian


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     3 bulan yang lalu     690 kali
img ILUSTRASI

TENGGARONG - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui kuasa hukumnya menolak jalur perdamaian yang ditawarkan Marwan cs dalam perkaran gugatan perdata pengembalian hak DPRD Kukar periode 2009-2014 silam. Dalam mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong pukul 10.00 wita, Pemkab memiliki untuk melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya.

Informasi yang dihimpun, Pemkab ingin mengetahui secara pasti nilai yang harus dibayar Pemkab sesuai putusan inkrah hakim PN Tenggarong. “Hasilnya gagal upaya damai sehingga dilanjutkan ke agenda pemeriksaan pokok perkara,” kata Agus Shali, Kuasa Hukum Marwan cs.

Diketahui, tujuh eks angoota DPRD Kukar itu adalah Marwan, Suriadi, Rusliadi, Sudarto, Sutopo Gosif, G Asman Gilir dan Mahdalena menggugat DPRD, Bupati dan BPKAD. Gugatan perdata karena tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan hak-hak penggugat sebagai anggota dewan.

Penonaktifan ketujuh eks DPRD Kukar terkait kasus pidana. Namun, putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh MA menyatakan hak martabat ketujuh eks DPRD itu harus dikembalikan. Faktanya, hingga sekarang hak tersebut belum diterima, seperti tunjangan perumahan, uang pengabdian, dan hak lainnya.

Total gugatan Marwan cs sekitar Rp 10 miliar. DPRD Kukar digugat Rp 8 Miliar sebagai tergugat I, sementara Bupati dan BPKAD Kukar digugat Rp 786 juta sebagai tergugat II dan III. “Intinya tidak tercapai kesepakatan dalam hal upaya perdamaian tersebut,” ungkap Agus  saat dihubungi. (ami)


berita TERKAIT


baca LAINNYA