Data Lifting Migas kini Lebih Terbuka


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     4 bulan yang lalu     527 kali
img BAGI HASIL: Suasana workshop yang membahas dana bagi hasil dan kondisi sektor Migas saat ini. (FOTO: RIAN/KK)

TENGGARONG- Selama ini, komunikasi ke pemerintah pusat terkait pembagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hanya didominasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah(OPD) seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(DESM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda), Badan Pendapatan daerah(Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD).

“Hanya beberapa OPD saja yang melakukan kominikasi ke pusat terekait DBH, makanya kami menggelar work shop pembagian DBH di Tenggarong, yang nantinya OPD-OPD yang lainnya bisa mengetahui porsi pembagian DBH,” kata Kepala DESDM Kukar, Slamet Hadi Raharjo usai acara Resto Hotel Grand Elty Tenggarong, kemarin.

Narasumber work shop tersebut adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan, KESDM, dan SKK Migas. Selain membahas perhitungan DBH, work shop juga membahas ladang migas yang bisa dijadikan dikelola daerah. 

Slamet menjelaskan, untuk mendapatkan data lifting migas yang dihasilkan daerah penghasil saat sekarang jauh lebih mudah dan terbuka. Dampak dari komunikasi yang intens ke pusat, perhitungan produksi migas pusat selalu melibatkan pemkab Kukar. “Data produksi migas sudah mudah didapat, tidak seperti dulu yang lebih tertutup,”ujarnya.

Tapi, seberapa pun produksi migas, tidak akan berdampak besar terhadap pendapatan ketika harga migas di pasaran dunia menurun. Belum lagi dana cost recovery yang tetap harus dikeluarkan  karena ini bagian dari pengeluaran rutin. Kenaikan lifting tidak berpengaruh terhadap DBH. Yang terpenting, produksi migas di daerah jangan sampai terganggu demi kepentingan nasional. “Dulu harga minyak 100 USD/barrel, sedangkan harga minyak sekarang tembus 40 USD/barrel, dengan harga jual yang menurun akan tetapi cost recovery tetap harus dikeluarkan,”katanya. (ran)

 


berita TERKAIT


baca LAINNYA