TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara dinilai tak serius memperhatikan masalah pendidikan. Salah satu buktinya, Beasiswa Gerbang Raja 2017 tak kunjung dicairkan hingga tahun ini. Pemkab berdalih tak punya anggaran. 

Jumat (20/4) kemarin, sebanyak 50 mahasiswa dari HMI, Hipma, Kepresma Unikarta, dan gabungan BEM fakultas di Unikarta dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong yang tergabung dalam Aliansi  Gerakan Peduli Pendidikan Kukar menggelar demonstrasi di DPRD Kukar. 

Demonstrasi mahasiswa menyoroti kebijakan Pemkab dan DPRD Kukar yang tidak memberikan alokasi anggaran untuk beasiswa tahun anggaran 2017. Padahal sudah ada 3.335 berkas yang lolos verifikasi untuk menerima bantuan stimulan itu.

Faktanya karena pemkab dan DPRD tidak kunjung memberikan alokasi anggaran maka bantuan itu tidak kunjung direalisasikan, padahal seharusnya bantuan stimulan itu dicair di 2018 ini.

“Anggaran pendidikan kukar di 2018 sebesar Rp 1.038.604.523.200 atau 26 ,33 persen dari APABD KUKAR 2018 yang berjumlah Rp 3,9 triliun. Sementara anggaran beasiswa Gerbang Raja yang diusulkan oleh Bagian Kesra sebesar Rp 13,9 miliar atau hanya 1,39 persen dari jumlah anggaran pendidikan,” kata Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Andi Fadli.

Namun anggaran  beasiswa yang diusulkan yang disepakati hanya Rp 900 juta atau 0.09 persen  dari jumlah anggaran pendidikan. Padahal pendaftar beasiswa yang terverifikasi mencapai 3.335 orang.

“Apabila jumlah anggaran dibagi dengan jumlah pendaftar makanya nilainya permahasiswa hanya Rp. 269.800.  Dengan hitungan ini maka diketahui bahwa Kukar tidaklah dalam kondisi defisit, melainkan hanya  menganggap bahwa beasiswa adalah hal yang kurang prioritas,” jelasnya.

Demonstran ini ditemui Supriyadi, Wakil Ketua DPRD dan turut menghadirkan Bagian Kesra, BPKAD dan Bappeda Kukar. 

Kabag Kesra, HM Arsyad mengaku pihaknya sudah menjalankan sistem dan mekanisme yang ada, yakni sistem verifikasi berkas kemudian mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk mendapat alokasi anggaran.

“Kami menganggarkan Rp 13 miliar namun  ada kendala-kendala tertentu yang dimana kami harap Komisi IV DPRD Kukar bisa menjelaskan hal itu,” beber Arsyad. Sayangnya, dalam pertemuan itu tidak ada perwakilan anggota dari Komisi IV.

Sedangkan bantuan stimulan sebesar Rp 900 juta, kata dia, bukan untuk bantuan stimulan umum namun untuk mahasiswa yang telah lulus dan ada perjanjian atau kesepakatan Bupati dengan tujuh universitas di Indonesia seperti UGM dan lainnya.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini pun mendapat apresiasi dari Supriyadi. Ia bahkan mendukung mahasiswa untuk mengawal hal ini. “Kami meminta mahasiswa terus mengawal proses ini dan  jangan berhenti disini saja,” bebernya. (ami)