TANA PASER – Terjadinya bencana tidak dapat diprediksi. Frekuensi bencana tentu saja membutuhkan dana tanggap darurat yang tidak sedikit. Sepanjang tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paser sempat kewalahan karena kurangnya dana tanggap darurat.

Kepala BPBD Paser Edwar Effendi mengatakan,  upaya penanggulangan bencana tahun lalu terkendala anggaran walaupun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memaksimalkan upaya penanggulangan. “Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami. Dana tanggap darurat hanya bisa digunakan untuk bencana tertentu, yang mengandung unsur kedaruratan, seperti banjir, Karhutla dan kebakaran yang berdampak pada masyarakat luas seperti kebakaran yang terjadi di Pasar Senaken, beberapa waktu lalu,”ujar Edward.

Edwar menerangkan, bencana pada tahun 2017 yang paling menguras anggaran adalah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan. Bahkan, ada beberapa kegiatan yang terpaksa memakai dana swadaya personel BPBD. “Jadi sebenarnya berapa pun anggaran yang dialokasikan untuk tanggap darurat tidak bisa dipakai sembarangan, karena peruntukannya hanya untuk penanganan bencana,” tegasnya. 

Pihaknya berharap pemkab bisa mengalokasikan dana tanggap darurat yang memadai untuk penanggulangan bencana tahun ini. Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 3 miliar per tahunnya. Ini berkaca pada pengalaman tahun lalu di mana ada beberapa kegiatan penanggulangan bencana yang tidak ada anggarannya. 

“Anggaran yang dialokasikan tahun ini sama dengan anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 1 miliar. Ini sebenarnya kurang jika melihat luas wilayah kabupaten Paser. Harapannya ada tambahan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. Paling tidak disiagakan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk penanganan bencana dan pascabencana,” imbuhnya.

Dengan anggaran Rp 3 miliar, lanjut dia, pihaknya bisa bekerja lebih maksimal. Terutama karena sifat bencana yang memang tidak bisa diprediksi frekuensi dan luasan dampaknya terhadap warga Paser. (dc1217)