Sejumlah OPD Lambat Setorkan RUP


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     1 minggu yang lalu     167 kali
img DIPROSES: Data RUP dari OPD di lingkup Pemkab Bulungan yang masih dilakukan input dan verifikasi dengan RKA masing-masing. (Foto: Nurjannah/korankaltara)

TANJUNG SELOR – Penyelesaian proses penyusunan Rencana Umum Pengadaaan (RUP) hingga input melalui sitem elektronik hingga saat ini masih terus dilakukan. Seperti diminta Bupati Bulungan H Sudjati sebelumnya, agar proses tersebut bisa dipercepat. Terutama untuk sejumlah kegiatan yang realisasinya harus melalui lelang terlebih dahulu. 

Bupati meminta seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Karena, menurutnya, jika mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2015, tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan paling lambat akhir Maret tahun anggaran berjalan, melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

Dikonfirmasi terpisah, Kabid layanan Sistem Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Bulungan Rafidin mengatakan, data sementara masih sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Yaitu baru sekitar 30 paket kegiatan yang tuntas diverifikasi dan selanjutnya dilakukan lelang. “Itupun baru dari DPU-PR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Yang lainnya masih berproses,” ungkapnya. 

Bahkan, kata dia, masih ada beberapa OPD yang belum sama sekali menyampaikan dokumen RUP-nya. Sehingga proses verifikasi dan diumumkan kegiatan pengadaan apa saja juga tidak bisa dilakukan. “Sebenarnya ini tergantung dari respon OPD cepat dan lambatnya, kita juga mau secepatnya,” kata Rafidin. 

Dia mengatakan, dari sejumlah kegiatan yang direncanakan, per Januari 2018, baru ada sekitar 30 kegiatan yang masuk untuk dilelang. Sementara 12 kegiatan sudah selesai dilakukan lelang. 

“Kalau ditarget Maret tuntas. Sebenarnya bukan kami penentunya, tapi tergantung OPD-nya. Karena kami hanya meng-input dan memverifikasi kesesuaian data RUP dan RKA-nya saja. Kita di Bulungan sebenarnya dipermudah, karena ada yang memverifikasikan. Coba di daerah lain termasuk provinsi, OPD melakukan input sendiri termasuk penyesuaiannya. Mestinya ini bisa lebih cepat dan mudah apalagi ini terjadwal,” jelasnya.

Selain teknis penyerahaan data dari OPD, Rafidin mengatakan, kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya untuk masuk ke server  LKPP. Pasalnya di LKPP hanya memiliki satu server dan harus online, sementara pengguna cukup banyak. Sehingga pihaknya kesulitan untuk menginput data. 

“Kami hanya menunggu data saja pada dasarnya. Sementara untuk selanjutnya lelang dilakukan oleh ULP langsung. Tapi beberapa kegiatan di OPD termasuk sekretariat daerah sudah tuntas dilelang. Semoga sajalah ini bisa cepat,” pungkasnya. (an)



baca LAINNYA