SAMARINDA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi memperkirakan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni Kaltim tahun anggaran 2018 mencapai Rp 6,6 triliun.

“Kita perkirakan Rp 6,6 triliun,” kata Rusmadi yang juga menjabat Ketua TAPD Pemprov Kaltim ini, saat ditemui warrtawan usai membahas KUA-PPAS 2018 bersama DPRD Kaltim, di lantai 6, Senin (16/10) siang kemarin.

Dia membeberkan Rp 6,6 triliun tersebut belum memuat Dana Alokasi Khusus (DAK). Rusmadi memperkirakan DAK Kaltim bisa mencapai Rp1,2-1,3 triliun.

“Untuk DAK, itu sambil jalan, dengan sambil melakukan diskusi dengan DPRD Kaltim,” katanya.

Diakuinya, seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2018 kebutuhan belanja lebih besar dari pada pendapatan. Contohnya kata dia, kebutuhan belanja lebih menumpuk di proyek Multi Years Contract (MYC) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran itu pemprov akan mengenjot Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan dan bahan bakar kendaraan. Tidak hanya itu, pemprov akan menggenjot PAD di Perusda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih optimal. 

“Semua potensi PAD akan kita manfaatkan.”jelasnya.

Disinggung soal MYC kontrak yang akan dievalusi oleh DPRD, bagi dia tidak jadi masalah. Sebab kata Rusmadi pihaknya bersama DPRD sudah bersepakat akan menyelesasikan MYC kontrak tepat waktu.

“Silahkan saja kalau mau dievaluasi, memang itu kewajiban DPRD, dan termasuk TAPD pun akan kita lakukan evaluasi untuk memastikan dari 10 proyek MYC kontrak bisa selesasi pada masa jabatan gubernur pada tahun 2018,” sebut bakal calon gubernur ini.

Dia berharap kerjasama yang telah terbina antara eksekutif dan legislatif  yang harmonis selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna melanjutkan pembangunan segala sendi kehidupan sesuai dengan harapan semua dan merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemprov Kaltim.

Sementara, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS mengatakan Rp6,6 triliun, DPRD Kaltim akan menyesuikan efisiensi anggaran ke OPD, termasuk evaluasi MYC kontrak.

“Kita DPRD sepakat akan mengevalusi MYC kontrak. Sebab kita akan memaksimalkan anggaran untuk kebutuhan yang sangat strategis, yang belum mendapatkan anggaran hingga hingga kini,” kata dia, tanpa menyebutkan kebutuhan srategis tersebut. 

Soal peningkatan pendapatan perusda, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan angkat bicara. Bagi dia hingga kini perusda masih minus. Seluruh perusda masih belum bisa menyumbang PAD. Misalanya, kata dia Perusda MBS, saat ini masih melakukan revisi dengan Hotel Blue Sky Pandurata di Jakarta.

“Perusda MBS saat ini harus mempersiapkan perpanjang atau tidak, dengan perpanjangan kerjasama Blue Sky Pandurata,” katanya.

Tidak hanya permasalahan tersebut, Edy menyebut pembangunan Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib), juga belum rampung dari segi investornya. Tugas Perusda MBS sudah selesai mengenai High Pressure Laminate (HPL) di atas Hak Guna Usaha (HGU). 

Meski itu belum selesasi, Edy menyebut untuk peningatan PAD, Perusda Kelistrikan, sudah meneken MoU pembangunan power plant dan membangun jaringan.

Selain MYC dan Pilgub, teradapat anggaran belanja yang cukup menyita anggaran, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) nilainya mencapai Rp602 miliar.

Dari dokumen KUA-PPAS 2018 tercermin defisit anggaran mencapai Rp208,2 miliar. (sab)