SAMARINDA - Meski badan dikurung, dituduh melanggar hukum tapi tak menyurutkan keyakinan orang-orang dekat Jafar Abdul Gaffar menilai tak bersalah. Gaffar ditangkap dan didudukkan sebagai pesakitan lebih kepada bentuk tanggungjawab dibebankan kepada seorang Ketua Komura. Gaffar sudah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Samarinda dengan agenda sidang pembacaan dakwaan.  Ia didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).“Sebagai bawahan dan kader, sejauh ini (Gaffar) kami anggap sebagai orang tua, kami yakin beliau tidak bersalah, sampai sekarang kami meyakini seperti itu,” kata Muhammad Tahrir, orang dekat Jafar Abdul Gaffar.

M Tahrir juga duduk sebagai anggota DPRD Samarinda mengaku sudah sejak lama bersama Gaffar meniti karir politik. Pantaslah jika Tahrir mengetahui keseharian terdakwa kasus megapungli di Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda itu.

“Apa yang menimpa beliau adalah musibah, mungkin ada juga kepentingan-kepentingan di luar itu, bisa juga politis, apalagi yg dituduhkan kepada beliau kesannya sangat dipaksakan,” kata dia. Tahrir menilai, sejauh ini Gaffar adalah tokoh sangat sederhana. Gaffar katanya sangat mengayomi, terutama anak buah dan kader di Partai Golkar. “Sampai sekarang, meski juga menjadi terdakwa, Gaffar tetap jadi panutan. Bagi kami, dia tertimpa kasus (megapungli) dia semata-mata bertanggungjawab sebagai ketua,” kata dia.

Atas dakwaan dituduhkannya, Tahrir meragukannya. Pemerasan menurut dia hanya bahasa hukum. Pemerasan dituduhkan kepada Gaffar menurut Tahrir tidak sama sekali dilakukannya. Apa yang dilakukan Gaffar tak lebih menjalankan kesepakatan hasil rapat bersama semua pihak.“Beliau tidak sama sekali menyuruh memeras, kalau ada tarif itu hasil kesepakatan antara Komura, ada Pemkot, pengusaha dan melibatkan semua pihak. Ini tarif hasil rapat,” paparnya. Bahwa ada keberatan dengan tarif terlalu besar menurutnya hanya sebagaian kecil.“Sepakat atau tidak sepakat, itu hasil keputusan rapat, ya dijalankan. Jadi Gaffar hanya menjalankan kesepakatan rapat,” tuturnya. 

Soal adanya intimidasi, Tahrir menyebut tidak sebagai pelanggaran hukum. Bagi Tahrir, dalam rapat wajar jika seseorang bersikeras karena itu dinamika. Jika ada menggebrak meja, berargumentasi dengan suara tinggi itu logis. “Bagi saya prbadi, pemerasan itu penarikan tarif di luar disepakati. Misal ada tarif harganya sekian, tapi ditarik lebih mahal, tapi ini kan tidak, ini kesepakatan rapat,” ungkapnya.

Dalam sidang lanjutan, Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda mengagendakan Kamis pekan depan sidang dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa. Terdakwa lainnya, Sekretaris Komura Dwi Hari Winarno tidak akan membacakan eksepsi, hanya Jafar Abdul Gaffar yang akan memanfaatkan kesempatan ini. (fir)