SAMARINDA – DPD Golkar Kaltim akan melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kaltim, Andi Harun. Keputusan tersebut diambil menyusul pelantikan Andi Harun sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Mukhtaruddin menuturkan, kebijakan tersebut secara otomatis diambil bila pihaknya sudah menerima tembusan surat keputusan (SK) pengangkatan Andi Harun. Dan setelah itu Golkar akan segera melayangkan surat PAW.

“Kami masih menunggu SK pengangkatan Andi Harun sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Kalau sudah ada SK-nya, kami akan segera mengambil langkah untuk PAW beliau (Andi Harun),” kata Mukhtarudin, kemarin. 

Kebijakan tersebut secara otomatis diambil karena tidak mungkin seseorang menjadi anggota Fraksi Partai Golkar, sementara Andi Harun sudah dinyatakan telah  dilantik sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, status keanggotaan Andi Harun tersebut secara langsung dinyatakan gugur setelah sah menjadi Ketua DPD Gerindra. “Sesuai mekanisme partai, apabila kader pindah ke partai lain, berarti yang bersangkutan gugur juga keanggotaannya sebagai anggota Partai Golkar dan maka secara otomatis pula gugur seluruh haknya di partai,” tuturnya. 

Terkait itu, Anggota DPRD Kaltim, Andi Harun angkat bicara. Andi Harun meminta posisinya di DPRD Kaltim, tidak dikaitkan dengan jabatan Ketua DPD Gerindra Kaltim yang baru dia emban. Menurut dia, dua jabatan tersebut tidak memiliki hubungan.

“Tidak perlu dihubung-hubungkan antara saya sebagai Ketua Gerindra dan saya sebagai anggota DPRD. Itu dua dimensi hukum yang berbeda,” kata Andi Harun dihubungi terpisah. 

Andi Harun menjelaskan, dari segi hukum,  jabatannya di Partai Gerindra dan DPRD berbeda. Sehingga apabila ada yang berupaya melakukan PAW sebagai anggota DPRD Kaltim segera setelah dirinya hengkang dari partai berlambang beringin itu, hal tersebut dianggapnya tidak tepat. “Apalagi membuat pernyataan yang salah dari perspektif hukum. Karena semua ucapan memiliki risiko hukum,” sebutnya. 

Maka dari itu, Andi Harun menegaskan bila segala permasalahan dirinya dan Partai Golkar telah selesai. Bila ada yang mengubungkan konflik dan kepindahannya, itu murni karena tidak mengerti hukum dalam partai politik. “Persoalannya sudah selesai dan hanya pihak-pihak yang tidak mengerti terhadap dimensi hukum partai politik yang kontra terhadap itu. Karena itu sudah klir, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,” sambungnya. (sab)