TENGGARONG - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) diminta lebih serius terhadap realisasi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para ASN di Kukar selama ini berada pada penantian tanpa kepastian perihal waktu TPP itu dibayarkan.

Jika hal itu dibiarkan dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pemerintahan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Demikian ditegaskan Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kukar-Kubar, Sarkowi V Zahry, Selasa (26/12) kemarin.

“Baru-baru ini saya reses di wilayah Kukar mulai dari kabupaten sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan, keluhan para pegawai sama soal TPP agar ada kejelasan,” kata Sarkowi yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim.

Dia mengaku terharu dengan ba­nyaknya aduan pegawai yang mengeluhkan soal belum terbayarnya TPP oleh Pemkab Kukar. Tak sedikit juga yang menceritakan kondisi ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dampak dari tidak jelasnya pencairan TPP ini.

Dicontohkannya, keterlambatan pembayaran itu berpengaruh dengan pola hidup gali lubang tutup lubang soal utang. Ada yang menjual barang-barang rumah tangga dan aset lainnya hanya untuk neutupi kebutuhan hidup. 

“Sampai ada yang cerita rumah tangga tak harmonis lagi, bahkan sudah mulai muncul oknum pegawai yang melakukan tindakan kriminal dengan motif ekonomi. Ini sangat memprihatinkan, saya minta jangan sampai kejadian seperti ini dibiarkan,” tegas Sarkowi.

Sarkowi memahami belum jelasnya pembayaran TPP itu bukan karena disengaja Pemkab Kukar, tapi karena situasi keuangan daerah yang mengalami badai defisit hingga kini. Namun, ia yakin dengan melakukan kajian keuangan yang mendalam dan terobosan-terobosan tentu masalah itu bisa dipecahkan. 

“Mereka itu sudah bekerja, karena itu perlu diberi penghargaan. Saya yakin pemerintah kabupaten bisa menemukan solusinya. Bicarakan bersama dengan DPRD-nya. Di provinsi hal ini juga pernah jadi masalah tapi bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Kukar sambung Sarkowi merupakan kabupaten yang mempunyai karakteristik dengan jumlah dan peran strategis pegawainya. Jika kinerja para pegawai menurun akan sangat mempengaruhi banyak aspek yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial di sana. 

“TPP di Kukar ini kan menggunakan formula absensi dan kinerja, sehingga tidak sama nominal yang dibayarkan ke masing-masing pegawai. Saya yakin bisa teratasi, agar pegawai juga tenang dalam bekerja,” harapnya. (sab)