SAMARINDA – Arif Rahman Hakim, plt Ketua KNPI Kaltim menaggapi dingin ancaman pihak-pihak yang akan mempidanakannya. Arif yang dianggap telah menyebarkan informasi yang dianggap mengandung unsur pidana ujaran kebencian, mengaku akan bertanggungjawab atas setiap pernyataannya soal penolakan cagub ‘impor’ di pilgub Kaltim 2018.

“Saya akan tetap mematuhi aturan yang ada. Kalau saya dipanggil pihak berwajib, saya siap melakukan klarifikasi atau hak jawab. Dan saya siap bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ke publik,” tegas Arif, Selasa (5/12) kemarin.

Ancaman itu datang dari Ketua KNPI Kaltim versi Cupli Risman, KRHD Surpani. Pernyataan Arif atas tuduhan telah menyampaikan ke publik adanya upaya orang luar daerah yang mengobok-obok Kaltim dengan topeng Pilgub Kaltim 2018 sebagai ungkapan dengan unsur pidana. Surpani pun mengancam akan melaporkannya ke POlresta Samarinda.

Arif menyatakan “menolak cagub Impor” tidak ada sama sekali memojokkan orang karena tidak menyinggung apalagi menyebut nama. Bagi Arif warga negara berhak untuk maju di Pilgub Kaltim, dan dilindungi undang-undang.

Hanya saja kata dia, sebagai pemuda dirinya berhak memberikan edukasi sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat agar memilih pemimpin lokal yang lebih mengerti Kaltim. 

“Kalau masalah tersebut masuk unsur pidana, dan itu juga dianggap bagian dari ujaran kebencian salahnya dimana? kami meneriakkan suara dalam rangka memperjuangkan Kaltim lalu dianggap salah?,” ujar Arif.

Jika hal tersebut dilarang disuarakan, Arif yakin tidak ada orang yang akan berani bicara tentang Kaltim, jika kemudian dikriminalisasi. “Kalau dikriminalisasi, semua orang tidak akan berani bicara tentang Kaltim,” ujarnya.

Soal penyebutan nama tokoh-tokoh Kaltim, Arif mengaku tidak mengaitkan dan hanya memberikan contoh. Bagi dia ini bagian dari edukasi serta informasi kepada masyarakat, bahwa Kaltim masih punya tokoh dan figur yang mumpuni. 

“Itu mengaitkan apa?. Saya kan, hanya memberikan contoh informasi kepada masyarakat bahwa banyak orang yang memliki integritas, dan kapabilitas untuk layak dipilih. Dan kalau kemudian ada orang daerah yang bisa kita pilih dan masih kita percayai, kenapa kita harus memilih orang dari luar, yang tidak memliki pengetahun soal Kaltim dari sisi budaya dan kearifan lokal. Kami mengedukasi kok dianggap melanggar hukum,” katanya mempertanyakan.

“Kalau kemudian Ini dianggap salah, yang dimaksud ujaran kebencianya dimana?,” tambahnya.

 (sab)