Jumat, 13/04/2018
Jumat, 13/04/2018
Toni Nurhadi, (Dekan Fisipol Unikarta).
Jumat, 13/04/2018
Toni Nurhadi, (Dekan Fisipol Unikarta).
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Banyak cara untuk melakukan korupsi, salah satunya adalah
membuat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu alias bodong. Menghindari
terjadinya kasus korupsi yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan negeri
ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Kartanegara (Fisipol Unikarta) Jumat (13/4) pagi tadi
menggelar kampanye anti SPPD bodong.
Dekan Fisipol Unikarta,
Toni Nurhadi kepada korankaltim.com menjelaskan, pembuatan SPPD bodong
kerap dilakukan aparatur pemerintah ke mahasiswa Unikarta padahal hal itu
merupakan tindak korupsi tanpa disadari.
"Kami mengkampanyekan gerakan menghindari SPPD bodong
secara rutin ke mahasiswa karena SPPD bodong bagian dari korupsi yang harus
dihindari dan dicegah dan parahnya ini sudah menjadi budaya birokrasi di
indonesia, " papar Toni.
SPPD bodong sendiri kerap dilakukan dengan berbagai
modus, ada yang menggunakan nama orang
lain padahal orang yang tertera di SPPD tidak berangkat, dengan kesepakatan
berbagi uang SPPD. Modus lainnya, waktu
perjalanan dinas tertera di SPPD empat hari,
realisasinya hanya satu hari. “Cara menghindari SPPD bodong bisa dengan
menggunakan sistem keuangan IT. Kami kampanyekan ini kepada mahasiswa agar saat
nanti mahasiswa kami menjadi aparatur pemerintah di kabupaten, kecamatan atau
desa sudah tertanam SPPD palsu bagian dari korupsi” tegasnya. (*)
Penulis : Andriansjah
Editor: Aspian
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.