KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Muharram menyebutkan bangunan yang menjorok ke laut dan berdiri di atas air sudah pasti melanggar. Sayangnya dalam penertiban dirinya melihat perlu ada toleransi terutama terhadap bangunan yang tidak memiliki izin lengkap. Sebab tanpa ada toleransi pemerintah daerah tidak akan mendapat apa-apa dari oprasional bangunan-bangunan yang biasanya merupakan resort dan penginapan.

"Sekitar 40 lebih bangunan penginapan dan resort yang ada di pulau-pulau andalan wisata Berau hampir semuanya tidak memiliki izin lengkap. Parahnya lagi, seluruh bangunan yang berdiri di atas air  adalah sebuah pelanggaran," tegas Muharram kepada korankaltim.com, Rabu (11/4).

Perlu diketahui, baik resto maupun resort yang berdiri di atas air penerbitan izinnya bukan di daerah melainkan di pusat. Dalam hal ini, Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Ironisnya ada banyak bangunan yang menjorok ke laut tetapi tidak memiliki izin.

Pemkab Berau tak bisa berkutik. Satu sisi melanggar, namun sisi lain pemerintah jika tidak memberikan toleransi maka sepenuhnya tidak akan mendapatkan apa-apa. “Makanya yang sudah terlanjut berdiri kami berikan kemudahan untuk mengurus, yang belum membangun kami berikan surat edaran agar tidak membangun sebelum ada izinnya,” jelas Bupati.

Untuk menertibkan, bupati mengaku sudah menginstruksikan kepada tim untuk melakukan cek lapangan bangunan mana saja yang belum memiliki izin.

“Kami instruksikan kepada Bapenda dan perijinan satu pintu melakukan pengecekan,” jelasnya lagi.

Penulis: Indra

Esitor: Firman Hidayat