SINTANG - Ratusan mahasiswa Kabupaten Sintang menolak kehadiran Guru Garis Depan (GGD) yang bertugas di wilayah Sintang, Kalimantan Barat.

“Kami meminta para GGD yang bertugas, pulang ke tempat asalnya, tidak boleh bertugas di daerah kami. Cabut peraturan menteri tentang program GGD, karena tidak melibatkan putra putri daerah,” kata Perwakilan aksi mahasiswa Sintang, Endi Dakosta di Sintang, Kamis (12/10).

Menurut Endi, syarat penerimaan GGD mengakibatkan banyak sarjana daerah tidak bisa ikut rekrutmen GGD. Kalau kalah bertanding itu biasa, tapi kalau tidak bisa ikut bertanding sakitnya itu di sini. “Kami akan demo di 10 kabupaten, di provinsi dan kami akan menggebrak meja menteri,” katanya.

Dikatakan Endi, syarat rekrutmen GGD yang di antaranya mengikuti program pendidikan profesi guru, akreditasi kampus minimal B, ini menjegal pembelian tiket masuk. Kalau begini kami jadi penonton,” keluhnya.

Masyarakat Peduli Perbatasan, Andreas Nikodemus mengatakan ada guru yang sudah mengabdi 12 tahun di perbatasan honorer dengan gaji Rp400 ribu, kemudian dihadirkan GGD tiga orang yang gajinya Rp8 juta.

Dikatakan Andreas, program itu tidak ada peri kemanusiaan dan tidak beradab, kalau kampus daerah tidak layak, jangan diberi izin operasional agar anak-anak daerah tidak sekolah di sini, “Dimana letak keadilan pemerintah pusat dengan program itu,” tegas Andreas kecewa.

Sementara itu, Pemuda Katolik Kabupaten Sintang, Marsianus mengatakan para guru honorer dan para sarjana pendidikan di Sintang tidak memiliki kesempatan mengikuti tes proses rekrutmen GGD. Sebab syarat yang ditentukan pemerintah pusat harus mengikuti PPG dan SM3T program tersebut hanya ada 1 universitas yang menyelenggarakan yaitu FKIP Untan.

Artinya lulusan sarjana pendidkan di kabupaten Sintang akan jadi pengangguran intelektual. Ini akan menjadi masalah sosial dikemudian hari. “Kami tidak mau menjadi penonton, padahal bicara kualitas belum tentu kami lebih buruk dari mereka yang lulus pada program GGD,” kata Marsianus. (oz)