JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana mengalihkan penempatan dana haji yang saat ini mayoritas berada di instrumen dana pihak ketiha (DPK) perbankan syariah. Karenanya, perbankan syariah diminta untuk lebih berinovasi dalam menciptakan produk-produk investasi baru untuk penempatan dana haji.

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi, Undang-Undang No 34 Tahun 2014 memberikan wewenang investasi yang luas kepada BPKH dalam menempatkan dana haji. Penempatan dana haji bisa di bank syariah, surat berharga, emas, investasi langsung dan produk inveatasi lainnya.

“Dana haji kita saat ini Rp 100 triliun, akhir tahun menjadi Rp 101 triliun. Dari dana tersebut 65 persen ada di BPS BPIH dan 35 persen ada di sukuk haji. Sekarang ada 17 BPS BPIH dimana sembilan bank umum syariah dan unit usaha syariah serta delapan BPD,” kata Yuslam.

Yuslam menyebut, biaya riil ibadah haji tahun 2017 mencapai Rp 70 juta, padahal peserta hanya membayar Rp 35 juta. Sisanya disubsidi oleh imbal hasil (return) penempatan dana haji.

Koordinator Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, menyatakan dari sisi investasi untuk tahap pertama BPKH lebih mempertimbangkan aspek keamanan dan profesionalitas. 

Dia menyebutkan sasaran nilai dana kelolaan haji pada 2017 sebesar Rp 101,6 triliun menjadi Rp 110,9 triliun pada 2018, kemudian pada 2019 menjadi Rp 121,1 triliun, pada 2020 menjadi Rp 131,8 triliun, menjadi Rp 143,3 triliun pada 2021 dan kemudian pada 2022 menjadi Rp 155,4 triliun. (rol)