MALINAU- Pembangunan jalan wilayah perbatasan dinilai memerlukan kebijakan tambahan atau kebijakan khusus. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Malinau, Ibau Ala kepada Koran Kaltara. 

“Harus ada kebijakan dari pusat agar jalan yang sudah ada sekarang dan kondisinya sudah rusak dapat diperbaiki. Juga dengan anggaran dari pemerintah pusat,” ungkap Ibau Ala beberapa waktu lalu. 

Menurut Kepala Adat Besar Apau Kayan, saat ini perhatian pemerintah pusat sudah cukup besar. Anggaran yang dialokasikan untuk membangun jalan perbatasan misalnya dari Sungai Boh sampai Kayan Hulu, Hilir, dan Selatan sangat besar. 

“Kami berterima kasih. Anggaran untuk jalan cukup besar. Tapi anggaran besar itu hanya untuk kegiatan pembangunan. Tidak ada untuk pemeliharaan. Memang aturan pusat begitu. Tapi apakah tidak mungkin ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan?” ungkapnya. 

Ia mencontohkan, anggaran pembangunan jalan dari Long Nawang sampai Long Ampung yang dianggarkan Rp300 miliar sebagai kegiatan tahun jamak.

Anggaran pemeliharaan diperlukan untuk menangani kerusakan-kerusakan yang setiap tahun terjadi. Sebab kondisi jalan yang dibangun masih berupa jalan tanah yang rentan rusak. Sehingga jalan tersebut terus dapat dilalui oleh masyarakat. 

Tidak sebaliknya, tak memberi manfaat karena rusak sehingga masyarakat di perbatasan harus menghadapi berbagai kesulitan. “Jalan dari Sungai Boh ke Long Nawang sekarang kan hancur. Sangat sulit dilalui,” ungkapnya.

Kepala Bidang Bina Marga, Yafta Lasung saat dimintai keterangan terkait dengan pemeliharaan jalan di sana membetulkan bahwa pemerintah pusat memang tidak menganggarkan untuk perawatan. Yang ada adalah anggaran untuk peningkatan kualitas atau pengerasan jalan. 

“Pusat memang begitu. Untuk jalan seperti perbatasan kegiatan mereka adalah peningkatan, pengerasan. Realisasi kegiatan itulah yang dicatat pada penambahan panjang jalan nasional,” paparnya. Sedangkan pemeliharaan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat.

Seperti halnya harapan Ibau Ala, pihaknya pun pernah mengusulkan agar ada kebijakan khusus. Tujuannya agar jalan yang ada terus dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Tidak berat dan membahayakan untuk dilalui seperti saat sekarang ini. (wh)