TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan Tahun 2017 hingga akhir Desember lalu mencapai 85 persen. Tak hanya itu, pengelolaan keuangan juga diyakini lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Sekretaris BPKAD Bulungan Muhammad Islam mengatakan, berdasarkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ada hingga tanggal 29 Desember 2017 (terakhir pencairan SP2D), realisasi keuangan mencapai 85 persen dari seluruh nilai APBD Bulungan setelah adanya APBD Perubahan 2017 lalu.

“Sesuai edaran yang sudah kami sampaikan ke seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) untuk penyelesaian berkas hingga tanggal 29 Desember 2017 dan alhamdullilah sudah terkumpul semua. Ini juga bagian dari kerja kita,” ujar Islam, Selasa (2/1).

Dijelaskannya, capaian realisasi keuangan pada 2017 sebesar Rp1.053.422.072.093,65, atau sekitar 85 persen dari jumlah APBD setelah perubahan 2017 Rp1,238 triliun. Namun begitu,  lanjut dia, pihaknya masih menunggu hasil audit dari inspektorat. 

“Jadi itu hasil laporan keuangan yang belum di audit (unaudited), sebenarnya itu jumlah realisasinya sudah besar. Karena sudah tutup tahun kita anggap sudah tutup buku dan realisasinya mencapai Rp1 triliunan, tapi perlu dicatat ini belum hasil audit,” ungkapnya.

Dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya, dirinya mengaku cukup besar. Karena tahun-tahun sebelumnya capaian realisasi hanya kisaran 60 persen di akhir tahun. “Meningkatnya di perubahan, termasuk adanya tambahan anggaran di APBDP,” kata Islam.

Menurut dia, membaiknya realisasi keuangan disebabkan adanya cash opname atau pemeriksaan kas secara fisik (uang logam dan uang kertas) dan membandingkan jumlah antara catatan akuntansi kas (mutasi kas) dengan uang kas yang dipegang saat ini, baik itu uang yang di simpanan brankas ataupun yang ada di tangan (cash in on hand) di masing-masing OPD.

“Ini dilakukan agar tidak ada temuan oleh BPK (badan pemeriksa keuangan), seperti halnya 2016 lalu, untuk itu tahun ini kita berharap bisa dilakukan setiap bulan, selama ini tidak setiap bulan. Itu bagian dari arahan oleh BPK, dan kita lakukan semoga Bulungan nanti dapat penilaian lebih baik, bahkan bisa meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian),” pungkasnya. (an)