MALINAU - Ketua Komisi III DPRD Malinau, Ibau Ala memgungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan jalan perbatasan belum terealisasikan secara maksimal. Penyebabnya karena kinerja kontraktor yang masih lemah. 

“Tidak betul juga kalau dikatakan perhatian pemerintah kurang. Anggaran cukup besar. Tapi yang terjadi saat ini, kemampuan kerja kontraktor sangat rendah,” ungkapnya pada Koran Kaltara saat dikonfirmasi terkait pembangunan Jalan Poros Perbatasan Apau Kayan, pada , Jumat (22/12) kemarin.

Kepala Adat Besar Apau Kayan ini menyebutkan, terdapat anggaran sekitar Rp300 miliar untuk pembangunan Jalan Poros Perbatasan Apau Kayan dari Sungai Boh hingga Long Nawang (Kayan Hulu), Long Ampung (Kayan Selatan) dan Data Dian (Kayan Hilir) sepanjang 300 Km lebih. 

Dari alokasi anggaran tersebut, direalisasikan antara lain untuk kelanjutan pembangunan jalan dari Long Nawang sampai Long Uro. “Tahun ini terealisasikan Rp25 miliar untuk 10 Km dari Nawang sampai Long Uro itu,” terangnya.

Ibau Ala menyoroti realisasi anggaran dan fisik di lapangan. Ia menilai kinerja kontraktor di lapangan yang sangat lemah. Seharusnya, tegas Ibau Ala, pihak kontraktor tidak hanya mengejar pekerjaan atau penghasilan. Kebutuhan masyarakat atas akses jalan yang baik, aman dan nyaman dilalui, mestinya dikedepankan. 

“Bekerjalah sungguh-sungguh. Jangan bekerja dengan alat yang sebentar-sebentar rusak. Mau bagaimana bisa bekerja maksimal kalau dukungan peralatan tidak memadai. Silahkan bekerja untuk mendapatkan penghasilan di sana. Tapi tolong perhatikan aspek kebutuhan masyarakat di sana,” papar Ibau Ala.

Karena lambannya kinerja kontraktor itulah kondisi jalan yang sudah buruk tak cepat terbaiki, bahkan semakin lama semakin memburuk. Akibatnya, masyarakat di perbatasan saat ini kesulitan mendapatkan sembako dan BBM karena jalur distribusinya terhambat. Padahal, tingkat konsumsi masyarakat sekitar sedang meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. “Sekarang warga di sana menderita. Sulit mendapatkan BBM dan sembako,” tegasnya.

Ibau Ala menilai, perhatian pemerintah pusat harus disertai strategi yang tepat agar terjadi percepatan. Sebab, percepatan pembangunan atau perbaikan Jalan Perbatasan Apau Kayan tersebut sangat berkaitan langsung dengan hajat hidup ribuan warga di sana. 

“Artinya, jalan itu adalah jalan kehidupan. Saya katakan, kalau model begini terus. Pekerjaan kontraktor hanya semampu itu, sampai kiamat nggak akan selesai-selesai,” tegasnya. 

Ibau Ala menekankan agar ke depan, pemerintah harus betul-betul memastikan kemampuan dan kesiapan kontraktor. “Jangan cukup hanya dengan melihat di atas kertas. Semua pihak pun bisa kalau hanya di atas kertas. Tapi bukti di lapangan, kemampuan dan dukungan alat misalnya, harus dapat dibuktikan. Jangan sampai kemudian kejadiannya seperti yang sudah ini. Anggaran besar disediakan. Tapi kontraktornya yang justru tidak mampu bekerja maksimal. Nah, ujungnya ya seperti sekarang. Masyarakat semakin lama menderita karena kondisi jalan yang tak kunjung membaik,” paparnya. (wh)