SAMARINDA - Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, Komisi Informasi (KI) Kaltim bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim mengelar sosialiasi keterbukaan informasi publik, membawa Pemilukada Kaltim yang bersih, tertib, lancar, aman dan damai, Kamis (23/11) lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan, sosialisasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018.

“Artinya, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita tahu mana kemudian tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang bisa dijalankan, dan mana yang belum boleh dilaksanakan,” ujar Politikus PDI Perjuangan ini saat menghadiri acara sosialiasi di Hotel Royal Suite Balikpapan.

Dengan adanya diskusi tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyimpulkan bahwa, pemasangan baliho-baliho oleh bakal calon gubernur ataupun wakil gubernur itu menyalahi aturan. Ia pun meminta para peserta pilkada taat pada aturan yang berlaku. “Padahal kan, seharusnya belum sampai pada tahapan (pemasangan baliho) itu,” sindir Verydiana.

Hal senada disampaikan koleganya dari Fraksi Golkar, Rita Artaty Barito. Menurutnya, keinginan agar Pilgub Kaltim bersih, tertib, lancar, aman dan damai harus sejalan dengan implementasi di lapangan. “Sebagai orang yang paham politik, semestinya memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berpolitik dengan cara-cara yang baik dan bersih. Berikan mereka (masyarakat) contoh yang baik,” sebut perempuan berhijab ini.

Tanggapan yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Yosep. Politikus Gerindra ini mengimbau kepada bakal calon gubernur dan simpatisan untuk ikut mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. “Termasuk kepada pengawas pemilu, ikut memberikan pemahaman bagaimana berpolitik sesuai aturan,” singkatnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Kaltim, Muhammad Khaidir mengatakan, sosialisasi tersebut untuk mempertegas bahwa, keterbukaan informasi publik menjadi wajib hukumnya dalam pelaksanaan pemilu, terutama pilgub.

“Kendati bukan penyelenggara, namun KI adalah bagian terkait dalam mendorong ketebukaan informasi dalam pelaksanaan pilkada. Karena sengketa informasi publik di pilkada, penanganannya ada di komisi informasi,” sebut dia.

Adapun pemateri yang hadir dalam agenda tersebut yakni, Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto, Koordinator Unit Politik Kedeputian Pencegahan KPK Alfi Rachman Waluyo, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana, Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik, Ketua Bawaslu Syaiful Bachtiar, Ketua KPID Kaltim Suarno dan Komisioner KI Kaltim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lilik Rukitasari. (hms6)