SAMARINDA-Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dengan visi mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan nampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, beberapa waktu lalu.

Menurut Bahar, sapaan akrabnya, program prioritas pembangunan Kaltim sesuai dengan amanah dalam RPJMD tersebut adalah pembangunan daerah pesisir. Namun, faktanya, pembangunan diseluruh daerah pesisir Kaltim masih jauh dari kata sejahtera, hal ini disebabkan minim perhatian pemerintah.

“RPJMD Kaltim itu diaplikasikan dalam beberapa misi yang salah satunya mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. Tetapi, buktinya masih banyak terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan daerah pesisir,” beber Bahar

Politikus PAN ini mencontohkan, seperti di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ada desa yang berada di tengah laut. Daerah yang jauh dari daratan tersbut masih sangat minim pembangunan. “Mereka masih masuk bagian dari Kaltim, tapi diperlakukan seperti layaknya anak tiri,” sindirnya.

Menurut mantan Aktivis JATAM ini, masih banyak daerah pedalaman Kaltim ini yang masih belum tersentuh pembangunan. Namun, pemerintah seperti tutup mata. “Ya masalah air, listrik, pendidikan hingga masalah jaringan jadi persoalan rutin tahunan dikeluhkan masyarakat. Artinya persoalan yang sama terjadi terus dan tidak ada tindakan apa-apa,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.

Bahar beharap, pemerintah mumbuka mata lebar-lebar agar dalam melakukan pembangunan, daerah yang sulit terjangkau juga diperhatikan layaknya daerah-daerah yang ada di perkotaan. “Buat apa bangun proyek yang besar dan menghabiskan anggaran triliunan kalau pembangunan yang kecil-kecil saja tidak bisa,” sebutnya.

Berdasarkan hal itu, Bahar meminta pemerintah dalam melakukan pembangunan kembali pada visi misi yang ada, yakni pembangunan yang merata. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan konkret membuat program kerja pembangunan yang mengakomodir seluruh keluhan masyarakt pesisir. (adv/hms6)