BONTANG  –  Sekretaris Komisi III DPRD Agus Suhadi sangat mendukung rencana pengadaan pos pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkatan) Kota Bontang. Hal ini terungkap dalam rapat Komisi III dengan Disdamkartan, baru-baru ini.

Dikatakan Agus Suhadi, pihaknya akan menampung segala usulan, tetapi berkaitan dengan penganggarannya baru dapat dimasukkan ketika pembahasan APBD Perubahan 2018.

“Nanti kami kawal, kebetulan di Komisi III ada empat anggota yang masuk dalam Badan Anggaran,” ujar Agus Suhadi, mantan Komandan POM Bontang ini.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar keselamatan tim selama penugasan menjadi penekanan yang serius. Diperlukannya, asuransi keselamatan guna melindungi petugas jikalau terjadi hal yang menimpa mereka. “Bahaya itu ada di lapangan. Saya ingat janji wali kota di HUT Damkar terkait asuransi,” ujarnya.

Saat rapat yang digelar terkait evaluasi program kerja 2017 dan rencana kerja tahun 2018 dengan Komisi III DPRD dan Disdamkartan, pada Selasa (31/10), Kasi Sarana dan Prasarana Disdamkartan Basuki Hanafi, mengatakan, Disdamkartan mewacanakan adanya pos kendaraan Damkar di beberapa kelurahan. Sebagai langkah awal, tahun depan dipilih tiga kelurahan, yakni Tanjung Laut, Berbas Pantai, dan Bontang Kuala.

“Ini wacana dalam anggaran tahun depan, supaya lebih mudah dan memperpendek akses ketika ada kebakaran,” kata Basuki Hanafi.

Saat ini, lanjut Basuki, terkait penggunaan lahan untuk pos masih dalam tahap kajian. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari Komisi III DPRD selaku mitra dari Disdamkartan untuk mengalokasikan anggaran pos Damkar tersebut di APBD 2018.

Ia juga menjelaskan pemetaan lima area bencana kebakaran di Bontang yaitu kawasan perkotaan, hutan, pabrik, pesisir, serta pulau-laut. Menurutnya, kendaraan Damkar yang dimiliki berjumlah 4 unit, berstatus siap pakai. Namun, semuanya hanya bisa menjangkau area perkotaan. 

Sementara keempat area lainnya belum dapat dijangkau dengan maksimal. Ini patut menjadi pertimbangan berkenaan dengan letak geografis Bontang. “Mobil hanya bisa dijangkau untuk kota. Di pesisir, mobil hanya berada di parkiran dan kami lakukan dengan menarik selang,” jelas Basuki.

Oleh karena itu, Disdamkartan berencana meminta kendaraan Damkar yang dapat memasuki area tersebut. Sehingga waktu penanggulangan kebakaran dapat lebih dipersingkat. Ke depan, Disdamkartan juga memiliki konsep pelaporan kebakaran berbasis aplikasi elektronik. Harapannya masyarakat lebih cepat menyampaikan informasi kejadian di sekitarnya. “Nanti masyarakat tinggal upload foto, cantumkan nama dan lokasi kejadian melalui smartphone,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada APBD 2017 Disdamkartan mendapat pagu anggaran sebesar Rp 2,4 miliar dengan realisasi serapan sejumlah 70,80 persen, sedangkan di APBD Perubahan memperoleh Rp 2,7 miliar. Target di akhir tahun progres serapan mencapai 95 persen.(adv/cil)