TENGGARONG - Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menelaah dan melihat secara utuh potensi apa saja dimiliki 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kukar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ketua Komisi III Fathan Djoenaidi, 18 kecamatan di Kukar itu memiliki potensi sebagai sumber PAD. Kemudian dari situ ditetapkan langkah-langkah mencapai target, kemudian dievaluasi setiap tahun, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target yang ditentukan.

“Kita bisa mencontoh seperti Banjarmasin yang meraih penghargaan kategori kemandirian fiskal daerah, artinya disini Banjarmasin mampu melakukan langkah-langkah keuangan daerah yang sehat,” kata Fathan, belum lama ini.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, Banjarmasin telah melakukan upaya modern fiskal yang berarti menciptakan kondisi keuangan yang sehat di daerah, tidak lagi tergantung dengan daerah lain. “Mereka mempunyai beberapa langkah diantaranya operasi sisir yakni secara bersama untuk para wajib pajak, seperti pembayaran, HO, IMB, PBB ini disisir langsung untuk mengetahui sudah bayar apa belum ini,” sebutnya.

Selain hal itu, Fathan mengungkapkan Banjarmasin juga membuat terobosan yakni pekan panutan membayar pajak yang melibatkan semua pejabat rutin melakukan pembayaran pajak di hari tertentu. “Semua pejabat dan legislatif bersama-sama turun dalam waktu dan acara tertentu membayar pajak, misalnya acara Festival Kota Raja. Ini bertujuan menumbuhkan minat rakyat untuk juga ikut, oh kita bersama dengan pejabat peduli pajak bahkan tanda lunas PBB-nya itu diundi pas hari jadi Kota diberikan hadiah menarik,” ungkapnya.

“Mungkin kita bisa lakukan ini di setiap Kecamatan, jadi minat masyarakat taat bayar pajaknya akan tumbuh, kemudian di setiap awal tahun semua SKPD melakukan kontrak kerja dengan Bupati untuk mengamankan target perolehan PAD-nya. Ada reward ada punishment dari target yang disepakati,” tambah Fathan. (adv/hei)