SAMARINDA - Wacana pembentukan Kabupaten Berau Pesisir dan Kabupaten Teluk Bayur yang dimunculkan oleh sejumlah tokoh pemuda mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kaltim Rusianto.

Menurutnya, masyarakat musti bersabar dikarenakan pemekaran belum bisa terealisasi dalam waktu dekat, mengingat kondisi devisitnya keuangan pemerintah daerah. 

“Karena berdasarkan aturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pembiayaan untuk kabupaten baru yang dimekarkan akan ditanggung oleh kebupaten induk,” terang Rusianto.

“Artinya, segala bentuk pembangunan gedung atau perkantoran, fasilitas umum, kegiatan-kegiatan seremonial, termasuk rakyat, ditanggung oleh kabupaten induk melalui APBD. Tentu ini akan membebankan pada kabupaten induk dalam hal ini Kabupaten Berau,” beber pria yang akrab disapa Kiang ini.

Lain halnya apabila menggunakan pola lama, yang mana anggaran pembangunan untuk daerah pemekaran ditanggung oleh provinsi, tentu akan lebih mudah untuk direalisasikan. 

“Secara personal, saya sangat mendukung adanya pemekaran. Tapi, sekarang ini kita harus lihat juga kondisinya seperti apa, harus bijak menyikapinya,” sebut Politikus Gerindra ini.

Ia menambahkan, percuma pemekaran dilakukan jika tidak mendapat suport anggaran dari kebupaten induk. Menurut dia, hal itu sama saja membut persoalan baru. 

“Pemekaran ini kan dilakukan untuk meningkatkan dan pemerataan pembanguan sebuah daerah. Nah, kalau anggarannya tidak ada, mau bagaimana?” tutur Kiang.

Secara aturan administratif, dua daerah yang direncanakan akan dimekarkan telah memenuhi sayarat. Namun, lagi-lagi Rusianto menganggap pemekaran tersebut terkendala pada masalah anggaran. 

“jadi untuk saat ini, masyarakat harap bersabar dan menunggu. Jika dikemudian hari memungkinkan, pemekaran dua kabupaten tersebut akan menjadi prioritas,” tegas dia. (adv/hms6)