TENGGARONG - Oktober ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar lakukan melakukan pendataan keluarga di lima kecamatan. Pendataan bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini keluarga yang ada di Kukar, yang berdampak terhadap upaya membuat kebijakan pengendalian kepadatan penduduk. 

“Bulan ini jadwal pendataan keluarga 2017 di Kukar, kami baru lakukan di lima kecamatan,” kata Kabid Pengedalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan DPPKB Kukar, Siswan Hermantoko, kepada Koran Kaltim di ruang kerjanya kemarin.

Siswan menjelaskan, dengan keterbatasan dana yang tersedia, pendataan hanya di kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu dan Muara Kaman. Pendataan di lima kecamatan dengan obyek sebanyak 10.000 KK. Materi pendataan meliputi pendapatan yang diterima per bulannya, rencana ingin menambah anak serta pertanyaan lainnya. “Sebenarnya Kukar mendapatkan jatah pendataan dari Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim sebanyak 28.000 KK. Dengan keterbatasan anggaran dari Pemprov Kaltim, baru bisa dilakukan hanya 10.000 KK, sisanya akan dianggarkan di tahun depan di kecamatan lainnya,

DPPKB optimis pendataan keluarga akan berjalan sukses, karena petugas data berasal dari Kader KB yang ada di kelurahan dan desa. Setiap petugas hanya mendapatkan honor Rp3.000 per KK, dikali dengan berapa KK yang didatanya. Setiap peserta hanya mendapatkan biaya transportasi sebesar Rp150 Ribu per bulan. Memang ini terbilang kecil namun apa daya sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. “Honor yang diterima petugas data memang kecil, sudah sesuai standar yang ditentukan pemerintah pusat, makanya ada dua desa yang belum pernah dilakukan pendataan keluarga, seperti desa Enggelam dan Muara Enggelam kecamatan Muara Wis,” ujarnya.

Siswan menambahkan secara singkat, honor akan diberikan kepada petugas data, setelah data masuk ke BKKBN Kaltim, nantinya akan diverifikasi, dan honor akan diberikan kepada petugas data yang sudah menyelesaikan tugasnya. (adv/ran)