SAMARINDA- Mendukung Pemprov Kaltim menciptakan Kaltim Zero Pungli (pungutan liar), Anggota DPRD Kaltim Sandra Puspa Dewi mengutarakan dukungannya. Menurutnya untuk bisa menciptakan zero pungli, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Selain itu, pelayanan yang baik juga akan mengurangi potensi pungli oleh sebab itu pelayanan yang cenderung lambat menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai menyebabkan adanya pungli.

“Umumnya pungli terjadi akibat oknum menginginkan pengurusan yang cepat, entah itu karena tidak bersedia menunggu lama ataupun tidak ingin repot,” kata Politikus PKB ini.

Untuk itu Sandra berharap semua pelayanan publik di Kaltim terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi memperbaiki pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang menjadi standar pelayanan yang baik yakni,  prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. “Enam hal ini yang kiranya penting diperhatikan untuk mengantisipasi adanya pungli,” sebutnya. 

Hal ini disampaikan Sandra berkaitan telah ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016. 

Soal pungli, sebelumnya Sandra juga pernah mendorong agar pungli disapu bersih, khususnya di Kaltim. Sandra mengaku prihatin jika pungli dilakukan oleh oknum pejabat, sehingga jika ada warga atau pihak tertentu yang berani melaporkan tindak pungli dirinya mengapresiasi tindakan tersebut. “Hal ini sebagai bentuk pengawasan dan mendukung pemberantasan pungli. Karena mungkin ada saja masyarakat yang enggan melaporkan dengan alasan tidak ingin memperpanjang masalah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sandra menuturkan segala bentuk kecurangan dan pungli lainnya tidak boleh menjadi kebiasaan sehari-hari. Ketegasan dalam keberanian mengambil sikap dan bertindak harus dilakukan semua pihak. “Mari kita dukung Kaltim Zero Pungli, kita dukung pula kerja-kerja tim saber pungli pusat yang bertugas di Kaltim guna menciptakan pemerintahan bersih dan terpandang menuju kesejahteraan masyarakat,”  urainya. (adv/hms5)