JAYAPURA- Bupati Kutai Timur Ismunadar mendapat kesempatan tampil sebagai pembicara di hari ke dua pelaksanaan Kolaborasi Tunas Integritas (KTI) II yang berlangsung di Jayapura, Papua.

Di hadapan para kepala daerah se-Indonesia yang hadir di KTI  II, Ismunandar menjelaskan bahwa Kutim dengan luas wilayah yang hampir sama dengan provinsi Jawa Barat dan baru berumur 17 tahun sudah menggunakan system e-budgeting dalam penyusunan anggaran, kemudian beberapa pelayanan masyarakat secara online yang ada di Samsat, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu serta pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Ini adalah salah satu bukti Kutim telah berintegritas memberikan pelayanan prima ke masyarakat agar lebih transparan dan cepat, juga menghindari terjadinya pungutan liar. Selain itu dalam menjaring aspirasi masyarakat, penyusunan program dilakukan melalui pola musyawarah pembangunan desa, kecamatan hingga ke level kabupaten. Jadi sistemnya “bottom up”,” jelas Ismunandar. 

Dengan menggunakan pola tersebut, kini sudah 80 persen desa di kecamatan teraliri listrik. Program tersebut terus berlanjut dengan target pada 2018 mendatang seluruh desa di Kutim teraliri listrik.

Ismunandar menegaskan bahwa meskipun sudah menggunakan system yang baik, namun jika aparatur sipilnya tidak memiliki integritas (jujur dan komitmen-Red) semua yang dikerjakan tidak maksimal. “ Integritas aparatur negara mulai level bawah hingga pimpinan harus menjadi teladan bagi masyarakat di daerahnya,” tegas Ismu.

Usai melakukan sesi pemaparn oleh masing – masing kepala daerah, selanjutnya diskusi terkait isu Political will and Merrit yang diikuti oleh segenap kepala daerah.

Ismu mengungkapkan dalam tahapan diskusi turut membahas lima indicator salah satunya upaya untuk memastikan regulasi panduan pembangunan budaya integritas masing-masing Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (Perda / permendll) yang dapat dilakukan dan diimplementasikan di masing-masing daerahnya.

Sementaraitu, instruktur dari KPK, Asep Chaerulloh dalam arahannya pada pembukaan kegiatan KTI II 2017 mengatakan, harus ada korelasi yang signifikan antara hasil KTI dengan peningkatan Indeks Kebahagiaan yang lebih baik maka harus di mulai dari para pemimpin di jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah untuk bagaimana menciptakan budaya berintegritas agar terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Diungkapkan, saat ini sebuah Negara jika ingin berbicara kelas dunia, indikatornya sudah beralih jadi bukan lagi bagaimana saling maju tapi sekarang bersaing untuk bagaimana bias saling membahagiakan. “Ada indicator menyebutkan ‘World Happy Index’ atau Indeks Kebahagian Dunia, dan Negara kita masih ada di jajaran peringkat 80-an. Kita berharap sepuluh tahun ke depan bias masuk lima besar, oleh karena itu bagaimana dari awal kita berkomitmen untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bahagia,” harapnya lagi.(hms12)