SAMARINDA - Komisi IV DPRD Balikpapan berkunjung ke Kantor DPRD Kaltim, Senin (14/8), rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’kub, Rita Artaty Barito, dan Rusianto. 

Kunjungan tersebut dalam rangka untuk konsultasi terkait rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Balikpapan yang pembangunan fisiknya membutuhkan anggaran Rp 87 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Mieke Henny mengatakan rencana pembangunan SMKN 7 Balikpapan sudah sejak 2011, akan tetapi hingga saat ini belum ada realisasi akibat belum ada dukungan pemerintah.

“Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah, mengharuskan pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Nah, dalam rangka hal tersebut maka hari ini kami meminta komitmen dari Komisi IV DPRD Kaltim,” ucap Mieke yang didampingi oleh Wakil Ketua IV DPRD Balikpapan Aminuddin, Sekretaris Suwarni, dan Ida Prahastuty, Jhon Ismail, Herry Suesanto, Fitriarti, Mukhlis, Nurhadi Saputra, serta Ruki Suheru.

Mieke menyebutkan, rencana pembangunan tersebut sudah memiliki Detail Engineering Design (DED), hanya saja dari total 3 hektare lahan yang dibutuhkan baru terpenuhi 1, 7 hektare yang terletak di Kelurahan Margomulyo, sedangkan bangunan fisiknya masih belum terealisasi.

“Keberadaan SMKN 7 selalu ditanyakan masyarakat karena menurut data satu sekolah di Balikpapan menampung tidak kurang dari seribu siswa/siswi. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah sehingga dibutuhkan adanya sekolah baru,” bebernya.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’kub mengaku mengapresiasi rencana pembangunan SMKN 7 tersebut dan akan memperjuangkannya agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2018.

“Komisi IV akan mengkomunikasikan ke Pemprov Kaltim sehingga ada kesamaan persepsi tentang pentingnya keberadaan sekolah tingkat SMK di Balikpapan karena sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat,” ujar Rusman.

Rusman juga mengajak Balikpapan untuk bersama-sama berjuang agar mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga rencana pem-bangunan tersebut dapat semakin cepat terwujud dengan baik, terlebih kekurangan 1,3 hektare yang membutuhkan pembebasan lahan. (adv/hms4)