BANDAR LAMPUNG-Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kaltim melalui (Sekwan) Achmadi menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan Perda terkait sembari menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri.

“Paling lambat, awal Agustus perda tersebut sudah bisa disahkan,” kata Achmadi yang saat itu ditemui usai memimpin rapat pembahasan program kerja Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia (ADPSI), yang berlangsung di  Swiss Bell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (26/7).

Sebelumnya, Achmadi mengaku telah menerima informasi dari Kemendagri untuk menunggu petunjuk teknis atas PP tersebut. Namun hingga saat ini, petunjuk teknis tersebut belum juga sampai ke ‘Karang Paci’ – sebutan Kantor DPRD Kaltim.

“Yang jelas Sekretariat DPRD Kaltim saat ini tengah bekerja keras untuk mepersiapkan perdanya, sementara untuk pelaksanaanya akan ditetapkan melalui peraturan gubernur,” jelasnya.

Achmadi yang juga merupakan Wakil Ketua Wilayah Tiga ADPSI pun mengaku menerima banyak masukan. Khususunya melalui BPK-RI, pada pertemuan Sekwan se-Indonesia itu. 

“Paling tidak, kita bisa mengantisipasi adanya temuan BPK. Seperti penetapan uang transportasi, tunjangan rumah dan lain-lainnya. Itu semua harus ditetapkan melalui tim penilai yang independen,” tambahnya.

Pada pertemuan yang bertemakan “Melalui Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Kita Samakan Persepsi dan Langkah Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2017” yang dibuka Ketua ADPSI Deni Hermawan itu, Achmadi juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah selesai menyusun rangkaian program kerja ADPSI untuk Tahun 2017/2018. Hingga pada penetapan Sekretariat Nasional yang rencananya akan dipusatkan di Jakarta. (adv/hms)