Masykur : Hotel Harus Benar- Benar Syariah


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     4 bulan yang lalu     1.080 kali
img Masykur Sarmian

SAMARINDA - Polemik pembangunan Primebiz Hotel direspon Legislator Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim. Sepanjang tidak mengganggu kegiatan keagamaan, hotel yang akan dibangun di sebelah Kompleks Islamic Center itu, tak masalah didirikan.

“Kalau dengan sistem syariah tak masalah. Karena bukan hanya di Samarinda ada hotel dengan sistem seperti ini, tapi banyak juga yang sudah berhasil menerapkan sistem syariah,” kata Anggota DPRD Kaltim, Masykur Sarmian, Rabu (20/12) kemarin.

Ia sepakat dengan pembangunan hotel tersebut sepanjang penunjang Islamic, dan tentu saja tidak menyalahi aturan. “Meski demikian pembangunan hotel itu harus benar-benar syariah alias hotel bernuansa religius dan islami. Tidak hanya sekedar nama, tapi dalam pelaksanaanya juga harus sesuai dengan syariah,” tegas dia.

Artinya, tidak ada larangan. Masykur meyakini, hotel yang rencananya memiliki 10  lantai itu akan bersinergi dengan keberadaan masjid yang sudah menjadi salah satu ikon kota tepian saat ini. “Kalau sudah berbicara syariah, tidak mungkin dipakai untuk macam-macam,” sebut anggota komisi III ini.

Masykur mencontohkan seperti Hotel Grand Alia yang ada di Jakarta. Baik namanya, maupun implementasinya sesuai dengan syarat sebagai hotel syariah. Di hotel itu bahkan tidak diperkenankan membawa pasangan selain muhrimnya. Kalau ada yang nekat, pasti diusir oleh petugas. “Kalau seperti itu yang diterapkan di Samarinda, saya fikir Insya Allah tidak jadi masalah,” ujarnya.

Terkait dengan pro-kontra di tengah masyarakat, politikus PKS ini mengatakan tu adalah hal yang wajar. Menurut dia, masyarakat secara psikologis trauma dengan kebanyakan hotel yang difungsikan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Misalnya saja, mohon maaf, beberapa hotel umum memiliki bisnis sampingan. Selain tempat menginap, juga digunakan sebagai tempat prostitusi. Jika hal ini terjadi pada hotel yang berada dengan tempat ibadah, tentu akan menciderai nilai tempat ibadah itu,” beber Masykur.

Maka dari itu, ia mendorong pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima kehadiran hotel tersebut dengan senang hati. “Solusinya tentu saja terus disosialisasikan kepada warga. Bahwa pembangunan hotel itu nantinya tidak sama dengan hotel umum,” jelas dia. (adv/hms6)


berita TERKAIT


baca LAINNYA